Ide Prabowo Soal Chief Law Enforcement Officer Ancam Yudikatif

Foto: detikcom

Viral 12 Jam - Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan bahwa presiden sebagai Chief Law Enforcement Officer. Sayangnya, ide itu dinilai ahli hukum tidak layak diwujudkan dan mengancam trias politika, khususnya yudikatif.

"Presiden tidak boleh mencampuri pelaksanaan tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh badan yudikatif karena kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut oleh Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dijamin sebagai kekuasaan yang merdeka dan harus bebas dari campur tangan kekuasaan mana pun, termasuk dari presiden sekali pun," ujar ahli hukum tata negara Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Minggu (20/1/2019). ‬
Baca juga: Dalih Gerindra Soal Pernyataan Prabowo "Korupsi Nggak Seberapa"

Konsep "petugas ‬penegak hukum‭ yang‭‬ tertinggi ‬di negara" ‭adalah pemahaman yang tidak tepat atas sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena, lembaga-lembaga negara dibagi atas lembaga yang berwenang membentuk UU (legislatif), lembaga yang melaksanakan (eksekutif), dan lembaga yang menegakkan UU (yudikatif). ‬

"‭Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh Indonesia adalah kepala pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang eksekutif yang tidak boleh mencampuri kekuasaan di bidang yudikatif yang dilaksanakan oleh badan peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi," beber Bayu.

Baca juga: Debat Pilpres 2019: Prabowo Mengaku Tegang

Presiden tidak boleh mencampuri kekuasaan yudikatif. Karena sangat dimungkinkan presiden dan jajarannya menjadi pihak yang bersengketa di pengadilan melawan rakyat atau badan hukum tertentu.
"Untuk itu, badan peradilan harus dijamin kemerdekaan agar dalam memberikan putusan tidak berada dalam ancaman pihak manapun dan dapat independen dalam membuat putusan," cetus Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Tak hanya itu, KUHAP menjamin kepolisian atau kejaksaan dalam melakukan tugas penegakan hukum tanpa intervensi presiden. Jika ada pihak merasa dirugikan, mereka bisa membawanya ke praperadilan.

Baca juga: Pengamat Politik Sebut Prabowo Miskin Solusi

"Presiden memiliki kewenangan strategis yaitu untuk memilih pimpinan di kepolisian dan kejaksaan agar diisi figur yang berintegritas dan cakap dalam melaksanakan tugasnya. Presiden diberikan kewenangan untuk menggantinya dengan figur yang lebih cakap," tutupmya./detik

Kabar Viral Lainnya

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda sesuai dengan topik berita pada halaman ini. Komentar yang baik sangat berharga bagi kami.
Buka Komentar
© 2019 Viral 12 Jam / Template by goomsite