Respon Kemenkeu Soal Prabowo Sebut Menteri Pencetak Utang


Foto: KONTAN

Viral 12 Jam - Kementerian Keuangan sangatlah kecewa atas pernyataan calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Menteri Keuangan menjadi "Menteri Pencetak Utang".

"Apa yang disampaikan oleh calon presiden Prabowo, 'Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang', sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam postingannya di Facebook, Minggu (27/1/2019).
Kemenkeu, ia melanjutkan, merupakan institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya telah diatur oleh Undang-Undang (UU).

Baca: Pilpres 2019: Warga Papua Barat Dukung Prabowo

"Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang calon presiden," ujar Wira.

Wira menerangkan, pengelolaan utang diatur dalam UU dan pengajuannya pun harus melalui persetujuan DPR, dibahas mendalam dan teliti.

"Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara," terang Wira.

Baca: Prabowo Diklaim Lebih Tahu Teroris dari Siapapun di Indonesia

APBN tertuang dalam UU, merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang ada di DPR.
"Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini diatur oleh Undang-Undang," tegasnya.

Wira pun menambahkan, utang sudah ada sejak 1946, dimana pemerintah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan bakal menggunakan APBN guna menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.

Baca : Ide Prabowo Soal Chief Law Enforcement Officer Ancam Yudikatif

"Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas," jelasnya.

"Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami," imbuh Wira./source

Kabar Viral Lainnya

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda sesuai dengan topik berita pada halaman ini. Komentar yang baik sangat berharga bagi kami.
Buka Komentar
© 2019 Viral 12 Jam / Template by goomsite