DOWNLOAD Viral 12 APK Gratis

Mahmakah Agung Menolak Kasasi, HTI Tetap Terlarang

Bendera hitam dan putih khas HTI yang disebut Ar Raya dan Liwa./Foto: Getty Images

Viral 12 Jam - Mahkamah Agung menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait keputusan pembubaran organisasi kemasyarakatan itu oleh pemerintah.

Maka, HTI tetap menjadi ormas terlarang di bumi Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perkara kasasi HTI bernomor 27 K/TUN/2019 itu resmi diputus pada Kamis (14/2/2019). Dalam putusan sidang yang dipimpin Hakim Agung Is Sudaryono, menyatakan menolak gugatan HTI.
Baca: Soal #UninstallBukalapak, Abu Janda Ingatkan Pengusaha

"Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pihak HTI. Mahkamah Agung pada dasarnya sudah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta," ungkap Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah pada BBC News Indonesia, Sabtu (16/2/2019).

"Menurut Mahkamah Agung sudah harus dibubarkan karena itu tidak sesuai dengan falsafah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," tegasnya.

Sementara jubir HTI, Ismail Yusanto mengaku tak kaget dengan putusan itu. "Dalam suasana dan budaya hukum saat ini yang sangat diskriminatif dan politis, putusan seperti itu sangat mungkin terjadi," katanya.

Baca: Larang Valentine, Polisi dan Satpol PP Dikerahkan di Banda Aceh

Pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra menyebut, putusan itu sudah final. Meski begitu, opsi upaya hukum lewat peninjauan kembali masih terbuka.
"Kita masih perlu waktu untuk mempelajari hal itu. Dari segi hukum sekarang ini sudah final," beber Yusril.

Pemerintah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017 silam, dengan mencabut status badan hukum ormas itu.

HTI dianggap tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu "tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945".

Baca: Presiden Jokowi Lantik 5 Dubes di Istana Negara

Ormas ini disebut mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya. Setelah putusan, mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Pada Mei 2018, PTUN menolak seluruh gugatan hukum HTI. Majelis hakim beralasan, tidak ada cacat yuridis dalam pembuatan Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang digunakan untuk membubarkan organisasi tersebut.

Dalam Perppu itu, pemerintah menghapus pasal bahwa pembubaran ormas, seperti yang ditulis dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas (UU Ormas), harus melalui pengadilan.

"Maksud pemerintah itu untuk menyederhanakan sanksi pada ormas. Agar sanksinya efektif. Yaitu bagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila karena itu adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas masyarakat Indonesia," jelas Ronny Erry Saputro, salah satu anggota majelis hakim./source
Topik: / / /

Kabar Viral Lainnya

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda sesuai dengan topik berita pada halaman ini. Komentar yang baik sangat berharga bagi kami.
Buka Komentar
© 2019 Viral 12 Jam / Template by Basri Matindas